Pj. Sekda Evaluasi Pelaksanaan JKN

  04-05-2021


Tim News Room Muara Enim Diskominfo.
Bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekundang Muara Enim, Selasa (04/05), Penjabat (Pj.) Sekda Muara Enim Drs. Emran Thabrani memimpin rapat evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Muara Enim.
Turut hadir pada kesempatan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prabumulih Yunita Ibnu, SE, AAK, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Muara Enim,Irawan Supmidi, S.Pd., S.Mn., M.M, Kepala BKPSDM Muara Enim,Harson Sunardi, SIP, M.Si, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim Siti Herawati, SH, Plt. Direktur RSUD HM Rabain Muara Enim dr.Hendriyatno, Kasat Lantas Polres Muara Enim, AKP Dessy, dan Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.
Terkait permintaan pembayaran JKN Kabupaten Muara Enim yang masih kurang pembayaran sebanyak dua bulan, Pj. Sekda menyampaikan bahwa Pemkab Muara Enim menyanggupi pembayaran dilakukan pada APBD Perubahan yang dibahas pada bulan Juli - Agustus 2021 ini.
Kemudian lanjut Pj. Sekda meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muara Enim dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muara Enim untuk saling berkoordinasi agar selalu dapat mengupdate data perangkat desa yang tergabung dalam BPJS kelas 2, hal ini mengingat perangkat desa yang telah berhenti atau meninggal otomatis masuk BPJS kelas 3. "Jangan sampai tidak terupdate apalagi jadi dobel kelas BPJS, sebab kalau masih memegang kelas 2, ternyata sudah tidak lagi menjadi perangkat desa maka pembayaran menjadi tanggung jawab pribadi" ujar Emran
Selain itu Pj.Sekda juga meminta Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim untuk berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemkab Muara Enim untuk membuat regulasi yaitu semacam surat edaran Bupati ataupun Peraturan Bupati untuk memperkuat secara hukum agar BUMN dan BUMS yang ada di Kabupaten Muara Enim menjadi anggota pada JKN.
sementara Indikator kepatuhan masyarakat dan layanan RSUD HM Rabain Muara Enim adalah dengan harus memberikan layanan publik terbaik. Serta aplikasi harus standby baik dari Rabain maupun BPJS Kesehatan harus klop, bisa dikonfirmasi dan memberikan informasi yang benar. "Misal, jangan sampai di lihat diaplikasi ada tempat tidur kosong kenyataan malah penuh semua tempat tidur," ujar Pj. Sekda.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Prabumulih Yunita Ibnu, SE, AAK, berharap melalui rapat evaluasi ini mengucapkan terimakasih atas komitmen ketersediaan anggaran Pemkab Muara Enim untuk pembayaran 2 bulan, berharap keikutsertaan BPJS Kesehatan lebih banyak lagi dari badan usaha dengan membuat aturan hukum, BPJS juga membalas komitmen Pemkab Muara Enim dengan meningkatkan SDM dan saran pendukung lainnya, serta perbaikan area WTA. Dengan perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat meminimalisir kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim pengguna program BPJS.
"Kendala - kendala pada pelaksanaan program JKN menjadi diskusi bersama untuk kelancaran program JKN di Kabupaten Muara Enim," kata Yunita.

Pengumuman

Pengumuman Selengkapnya

Agenda/Kegiatan

Agenda Selengkapnya