Tim News Room Muara Enim Diskominfo.

Penjabat (Pj.) Bupati Muara Enim Dr. Haji Nasrun Umar (HNU), SH, MM, menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi -Fraksi DPRD Muara Enim terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021 saat paripurna ke-XI DPRD Muara Enim di Gedung DPRD Muara Enim, Rabu (22/09).

Pj. Bupati secara keseluruhan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas nama Pihak Eksekutif dengan adanya saran dan kritik dari Fraksi-Fraksi DPRD Muara Enim terkait
RAPBD-P Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan.

"Apresiasi setinggi-tingginya, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Muara Enim yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim," ucapnya.

Kemudian ia menyampaikan kata sependapat dengan apa yang diinginkan Fraksi-Fraksi DPRD Muara Enim dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muara Enim harus berjalan sesuai regulasi.

"Kami sependapat bahwa pembangunan dalam RAPBD-P yang disampaikan dilaksanakan dengan penuh skala prioritas dan memiliki azaz efisien, efektif, dan akuntabel. Belanja daerah sesuai prioritas pembangunan dan mengoptimalkan potensi daerah dengan harapan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ucap HNU.

Selain itu, HNU meminta dukungan kepada legislatif akan dengan segera terlaksana program asuransi kematian yang saat ini masuk tahap ke-III dan segera masuk pelelangan. Tidak hanya, itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menegaskan bahwa dunia usaha wajib membuat NPWP di Kabupaten Muara Enim.

"Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian pandangan ini. Khususnya PAD menjadi perhatian kami," ungkap HNU.

Turut hadir pada kesempatan ini, Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki, B.Sc didampingi Para Wakil Ketua DPRD Muara Enim dan Anggota DPRD Muara Enim lainnya, Pj. Sekda Muara Enim Drs. Emran Thabrani, Para Staf Ahli Pemkab Muara Enim, Para Asisten Pemkab Muara Enim, Para Kepala Perangkat Daerah Pemkab Muara Enim, dan Para Camat Se-Kabupaten Muara Enim.

Hingga akhirnya Badan Anggaran DPRD Muara Enim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Muara Enim membahas bersama - sama sebelum dilakukan pengesahan oleh DPRD Muara Enim.