Presiden RI : "KPK Harus Tetap Memegang Peran Sentral Dalam Pemberantasan Korupsi"
Tim News Room Diskominfo Muara Enim
Plt. Bupati Muara Enim H Juarsah SH di dampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala OPD terkait menghadiri kegiatan Praktik Baik Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Secara Daring yang bertempat di Ruang Rapat Bupati, Rabu (26/08) pagi.
Acara yang dibuka Presiden RI Joko Widodo bersama Ketua KPK Firli Bahuri diikuti para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia serta jajaran aparat pengawasan intern pemerintah.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, bahwa KPK telah merumuskan lima fokus area yang dikerjakan oleh pihaknya. Pertama KPK melakukan pemberantasan korupsi di bidang bisnis yang terkait dengan tata niaga perizinan, kedua terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi, ketiga korupsi yang terkait dengan politik, ke empat korupsi terkait dengan pelayanan publik, dan yang kelima korupsi terkait dengan sumber daya alam.
Menurut Firli KPK saat ini melaksanakan strategi pemberantasan korupsi dengan menggunakan tiga pendekatan.
“Pertama pendekatan dengan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi, kedua pencegahan korupsi dan yang ketiga penindakan secara tegas dan terukur sesuai ketentuan undang-undang,” katanya
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir.Joko Widodo mengatakan melalui kegiatan ANPK meminta agar seluruh lapisan masyarakat dan komponen bangsa harus menjadi bagian penting dalam menggerakkan budaya anti korupsi di tanah air.
"Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi. Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, para pendidik, institusi pendidikan, keagamaan, dan kesenian adalah bagian yang sangat penting dari upaya ini,"ujar Jokowi.
Ia juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pemberantasan korupsi secara besar-besaran. KPK juga diminta untuk tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK diberikan dukungan dengan kewenangan serta kekuatan yang memadai agar lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kegiatan pencegahan korupsi harus kita lakukan bersama dimulai dari pejabat pengambil kebijakan hingga jajaran dibawah secara besar-besaran agar tidak terjadinya korupsi," lanjutnya.
Dengan memberikan keteladanan secara bersamaan tersebut, Jokowi yakin masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya anti korupsi.
"Mari kita samakan visi dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien dan inovatif sekaligus bebas dari korupsi,"ajaknya.
Secara terpisah Plt Bupati Muara Enim, H.Juarsah,SH pada kesempatan itu menyampaikan harapannya agar para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkhusus yang mengikuti kegiatan ini dapat memahami langkah-langkah pencegahan korupsi dalam STRANAS PK dan sekaligus dapat menerapkannya dalam menjalankan roda pemerintahan.