Pemkab Muara Enim Ikuti Rapat Koordinasi Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2023



Tim News Room Muara Enim Diskominfo

Pemkab Muara Enim ikuti Rapat Koordinasi Virtual Evakuasi Pelaksanaan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2023 secara daring melalui Zoom Meeting, pada Jumat, (21/07). di Ruang Rapat Serasan Sekundang III (Ruang Rapat Sekda)

Dalam rapat tersebut, Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jakarta, Aang Witarsa Rofik menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih. Ia mengimbau kepada seluruh peserta agar tetap semangat dan konsisten dalam mensukseskan gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih. 

"Dalam pekan ke-5 evaluasi pembagian Bendera Merah Putih, tercatat bahwa dari tim Jedral Politik dan PUM, saat ini dari 514 Kabupaten Kota dan 38 Provinsi yang sudah melaporkan baik yang sudah melakukan lauching berjumlah 231 Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, saat ini belum menyentuh 40% dan yang belum melaporkan sebanyak 321," katanya.

Namun menurutnya, masih ada 40% wilayah lain yang belum terjangkau oleh gerakan ini. Aang berharap sisa 321 daerah ya+ng belum melaporkan dapat segera melaksanakan pembagian Bendera Merah Putih sebelum awal Agustus.

Selanjutnya, Dirjen Politik dan PUM Jakarta, Bahtiar, juga memberikan pandangannya terkait gerakan ini. Bahtiar menyampaikan bahwa gerakan pembagian Benderaerah Putih merupakan bagian penting untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2023. 

"Kegiatan ini sudah dilakukan selama dua tahun berturut-turut, dan tahun lalu berhasil melampaui target dengan membagikan lebih dari 12 juta bendera merah putih pada tahun 2022," ujarnya.

Tahun ini, gerakan tersebut dimulai lebih awal, tepatnya sejak 1 Juni, untuk mencapai dampak yang lebih besar dan lebih meriah dari sebelumnya. Sayangnya, evaluasi awal menunjukkan bahwa progres gerakan masih berjalan lambat. 

Oleh karena itu, Bahtiar memohon dukungan dari seluruh pemerintah daerah, termasuk gubernur dan wali kota di seluruh Indonesia, untuk melaporkan partisipasi mereka dalam gerakan ini.

Nampak hadir antara lain Kaban Kasbanpol, Inspektorat, PKDM, dan Kominfo.