Tim News Room Muara Enim Diskominfo.

Berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat guna untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat yang berada disekitar perbatasan wilayah yang sulit terjangkau oleh Pemerintah Daerah, maka masing-masing daerah perbatasan tersebut wajib menjalin kerjasama yang baik agar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik lebih efisien jika dikelola bersama. Maka dari itu dalam kunjungannya, pada Kamis sore (11/02) Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak terkait percepatan pembangunan diperbatasan masing-masing Daerah.

Dalam sambutannya Asisten Administrasi Umum Pemkab. Muara Enim Ir. Maryana menyambut baik usulan tindak lanjut kerjasama dari Pemkab. Banyuasin yang sebelumnya telah terjalin dengan baik pada kesepakatan tahun 2014 yang lalu, Dirinya menilai bahwa kerja sama antara kedua Daerah tersebut akan membawa dampak positif bagi pulihnya perekonomian dimasing-masing Daerah. Dirinya berharap melalui usaha bersama yang dilakukan oleh kedua Daerah ini dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dapat terlaksana.

Ditempat terpisah Bupati Muara Enim H. Juarsah, S.H., Haji Juarsah meyambut baik kerja sama ini yang mana pada sebelumnya sudah terjalin dengan baik, Bupati komitmen melalui kerja sama ini Pemkab. Muara Enim akan dapat lebih efektif bersama mensejahterakan seluruh masyarakat termasuk yang berada diperbatasan. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga. Menyambut baik hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab. Banyuasin Hasmi, S.Sos., M.Si., menyampaikan akan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab. Banyuasin untuk segera melakukan konsolidasi terkait implementasi yang nantinya akan ditetapkan dalam pembangunan diperbatasan masing-masing Daerah.(ProkopimME-timnewsrooME].