Tim News Room Muara Enim Diskominfo

Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim Riswandar diwakili Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Muara Enim Tri Hadi Pranyoto mengikuti virtual presentasi progres pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Setempat dari PT. Supreme Energy Rantau Dedap (SRD), dari Ruang Rapat Asisten II Pemkab Muara Enim, Rabu (27/10).

Tri yang didampingi Kepala Bidang Energi Dinas Perdagangan Muara Enim Ir. Edi Erson dihadapan Perwakilan Direktorat Energi Perbaruan (DEP) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perwakilan SRD atas nama Pemkab Muara Enim mengapresiasi terhadap apa yang yang telah diperbuat oleh SRD dengan PPM membantu warga ring 1 perusahaan.

Ia berharap minimal 1 tahun sekali ada koordinasi antara SRD dengan Pemkab Muara Enim sehingga terjalin sinergi terkait dalam pembahasan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) untuk pelaksanaan program PPM yang disinergikan dengan program pembangunan Pemkab Muara Enim.

Terutama pada ring 1 perusahaan di Kecamatan Semendo Darat Ulu (SDU), Tri mengatakan bahwa terdapat program unggulan kopi, diharapkan SRD bisa mensinergikan PPM untuk membangun home industri kopi sehingga kopi Semendo bisa diolah optimal tidak perlu dijual ke Lampung, yang pengelolaan bisa diserahkan ke BUMDes.

"Selain itu, sinergi lainnya yaitu dengan dukungan dari SRD untuk pembangunan ada program pendidikan dan kesehatan serta perbaikan akses jalan," pungkasnya.

Sementara itu, Perwakilan DEP ESDM, Sahat S berharap SRD bisa mencatat apa yang menjadi catatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

"Memang pentingnya koordinasi dan harus sinkron dengan Pemerintah Daerah. Dan memang kewajiban perusahaan memberikan dukungan untuk program pembangunan di wilayah kerjanya. Tapi, kita tidak bisa memaksa, karena perusahaan mempunyai batas kemampuan yang berbeda - beda," ujar Sahat.

Sementara  Teddy R, selaku Humas SRD mengatakan bahwa belum terjalin baik koordinasi dengan baik dengan Pemkab Muara Enim dilatarbelakangi belakangi lokasi perusahaan yang di dalam sehingga menghambat koordinasi dan karena keterbatasan jumlah personel humas.