Kepala Bappeda Pimpin Rapat RPKD Muara Enim 2019 - 2023



Tim News Room Muara Enim Diskominfo

Bertempat di Ruang Rapat Pangripta Sriwijaya Bappeda Muara Enim, Jumat (26/11), Kepala Bappeda Muara Enim Mat Kasrun memimpin rapat paparan laporan akhir penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 - 2023.

Dihadapan Tim Ahli Bappenas Republik Indonesia, Arviyan Triantoro dan Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim,  Kepala Bappeda Muara Enim Mat Kasrun merasa optimistis 5 tahun kedepan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim bisa berjalan dengan baik.

Mat Kasrun mengatakan tidak ada istilah tidak ada dana, karena pengentasan kemiskinan merupakan program utama dan prioritas dari Pemkab Muara Enim. Maka dari itu, kalau ada program yang hilang dan dianggap penting di OPD segera ajukan lagi buat lagi dan bila perlu dibawa ke Bupati.

Kemudian, diminta OPD agar mendata desa mana saja yang tidak menganggarkan melalui dana desa untuk biaya petugas pengelola data desa, karena data sangat dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan. Serta diharapkan  semua kepala OPD paham yang akan diperbuat dalam pengentasan di Kabupaten Muara Enim, karena dalam pengentasan kemiskinan diperlukan keterlibatan semua lintas sektor OPD.

"Tanggal 2 Desember 2021 nanti kita akan melakukan Rakor Kemiskinan, diharapkan kita sama - sama konsukuen untuk dapat melakukan perbaikan - perbaikan dalam pengentasan kemiskinan sehingga dapat membantu masyarakat," ungkapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Muara Enim Siti Herawati menambahkan bahwa memang perlu keroyokan atau kerja bersama - sama dan pengentasan kemiskinan.

Ia mencontohkan Dinasnya melakukan pelatihan kepada masyarakat miskin tentu membutuhkan data penduduk yang benar - benar tervalidasi dan memang masyarakat miskin.

Sementara itu, Tim Ahli Bappenas, Arviyan Triantoro mengatakan bahwa dibutuhkan penguatan kelembagaan dalam pengentasan kemiskinan dari level desa / kelurahan hingga kabupaten. Sebab, kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja, melainkan harus bersama - sama dari hulu hingga hilir.

"Terkait data memang sangat penting, maka dari itu pengolaan data harus dilakukan dan pendataan harus satu pintu. Membangun data memang mahal, tapi akan lebih mahal bila kita salah data dalam pelaksanaan," kata Arviyan.