Tim News Room Muara Enim Diskominfo 

Guna menampung aspirasi para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Non PNS se-Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muara Enim Riswandar pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Silaturahmi Anggota Satpol PP non PNS se-Sumatera Selatan di Kabupaten Muara Enim tahun 2022. Sabtu (11/06) di Ruang Rapat Bappeda Nusantara, Muara Enim. 

Selaku perwakilan Anggota Satpol PP Non PNS yang hadir dalam rakor tersebut, Musli KBT  mengatakan tujuan dari pada kegiatan silaturahmi ini untuk merembukkan nasib para Anggota Satpol PP Non PNS se-Sumsel terkait surat edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB) B/185/M/.SM.02.03/2022 yang memuat tentang penghapusan tenaga honorer di Instansi Pemerintahan.

"Tujuan kami ini hanya satu pak tolong pikirkan nasib kami yang telah mengabdi cukup lama ini,"ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Asisten II mengatakan segala sesuatu itu harus dilihat dari banyak sisi atau point of view (POV) tidak selamanya apa yang kita anggap baik itu baik juga untuk khalayak banyak sama halnya terkait pembahasan kita pada hari ini. Peraturan yang ada saat ini pasti sudah melalui proses amandemen baik itu dari segi kemanusian maupun juga segi akademis. 

"Kita selaku insan yang baik jangan hanya menuntut hak tapi juga harus menjalankan kewajiban, dalam artian bekerjalah dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing niscayalah kami selaku pimpinan pasti akan memikirkan saudara/i sekalian,"ujar Riswandar kepada para Anggota Satpol PP Non PNS se-Sumsel siang itu. 

"Yakinkan pada diri sendiri bahwasannya apa yang kita lakukan selama ini  merupakan suatu kewajiban dan kesadaran diri sendiri untuk berkontribusi kepada negeri ini dengan begitu maka pintu rezki akan terbuka lebar untuk kita semua,"pungkas Riswandar. 

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kab. Muara Enim M Musadeq mengatakan silaturahmi ini tidak hanya menjadi ajang untuk bercengkrama saja, namun kegiatan ini merupakan moment yang sangat berarti. Pasalnya ini kali pertamanya 17 Kabupaten /  Kota se -sumsel berkumpul di Bumi Serasan Sekundang guna membahas perihal tenaga honorer yang akan segera dihapuskan ini.

"Mari kita satukan visi dan tujuan bersama, tidak perlu kita berunjuk rasa lakukan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku karna sejatinya Satpol PP merupakan lembaga penegak Perda maka dari itu nanti kita adakan audiensi dengan pemerintah pusat," ujar Musadeq. 

Hadir juga dalam rakor tersebut, Ketua DPR Kab. Muara Enim serta para Kasat Pol PP Kabupaten / Kota se-Sumatera Selatan yang sempat hadir maupun yang mewakili.