Tim News Room Muara Enim Diskominfo.

Penjabat (Pj.) Sekda Muara Enim Riswandar didampingi Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim Maryana memimpin Jajarannya dalam pembinaan dan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara virtual bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Jumat (09/12).
Pada kesempatan ini, Pj. Sekda menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan selama ini dari Kemenpan RB RI selama ini sehingga syukur Alhamdulillah Pemkab Muara Enim dapat mempertahankan ke - 5 kali mendapatkan nilai SAKIP BB yang tidak lepas dari bimbingan Kemenpan RB RI.

Ia mengatakan bahwa selama ini 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Muara Enim telah berupaya melakukan perbaikan dan penyelarasan mulai dari perencanaan hingga pelaporan sesuai dengan arahan dari Kemenpan RB RI.
Dirinya menyadari masih ada kekurangan yang perlu dibenahi Pemkab Muara Enim sehingga berharap pada Kemenpan RB RI untuk terus melakukan bimbingan kepada Pemkab Muara Enim yang tidak lain untuk peningkatan kinerja Pemkab Muara Enim.
Sementara itu, Asisten menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemenpan RB RI telah melakukan pendampingan selama ini, sehingga Pemkab Muara Enim tetap mendapatkan nilai SAKIP BB dan RB naik dari CC menjadi B.
Ia mengatakan hasil yang diperoleh tersebut merupakan upaya yang telah dilakukan oleh OPD Pemkab Muara Enim dalam pemenuhan apa yang telah disyaratkan Kemenpan RB.
"Tahun depan kami masih membutuhkan dampingan dan arahan dari Kemenpan RB dengan harapan SAKIP naik jadi A dan RB jadi BB," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama secara terpisah dari Jakarta, Asisten Kedeputian Perumusan Kebijakan Kemenpan RB RI Komarudin mengapresiasi atas capaian Pemkab Muara Enim terhadap penilaian SAKIP dan RB.
"Dengan SAKIP dan RB ini bahwasanya Pemkab Muara Enim harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program - program yang dilaksanakan setiap rupiahnya harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan harus mencapai tujuan dan sasaran dari prioritas kepala daerah," jelasnya.