Jajaran Pemkab Muara Enim Gelar Rapat Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla



Tim News Room Muara Enim Diskominfo

Tanggap Bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menggelar Rapat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wiliayah Kabupaten Muara Enim, Senin (09/10) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim.

Rapat ini membahas terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla, Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem yang tengah menjadi isu nasional.

Dalam laporanya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim H Abdurrozieq Putra mengatakan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla BPBD bersinergi dengan TNI & Polri dari awal sampai dengan hari ini tetap aktif terjun langsung ke titik api guna membantu proses pemadaman api.

Untuk di Kabupaten Muara Enim, lanjutnya, terdapat sebanyak 460 titik api (Hot Spot) dengan total kebakran hutan dan lahan sampai saat ini tercatata kurang lebih sebanyak 128 Hektare lahan yang habis dilahap si jago merah.

Disampaikanya juga, melalui Rakor Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di tingkat Provinsi kemarin, Prov. Sumsel belum meningkatkan status bencana yang semula Siaga Bencana menjadi Tanggap Bencana, hal inilah yang menjadi salah satu kendala terkait penggunaan dana BTT yang mengharuskan untuk status berada di Tanggap Bencana.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, H Emran Tabrani mengusulkan terkait penggunaan dana BTT yang mengharuskan adanya penignkatan status Siaga Bencana menjadi Tanggap Bencana, dirinya mengusulkan untuk diagendakan segera rapat susulan membahas perihal peningkatan status bencana di Kabupaten Muara Enim.

Menanggapi wabah el nino yang saat ini melanda dunia, selaku kepala daerah Penjabat Bupati (Pj) Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk tidak membuka lahan baru dengan cara di bakar, karena ditakutkan hal ini akan memicu bencana karhutla.

"Yang menentukan status ini bukan kepala daerah, untuk itu kita adakan rapat pembahasan terkait dengan memastikan seluruh indikator untuk meningkatkan status bencana ini terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,"pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut, unsur Forkopimda, Asisten I dan II, Kepala OPD lingkup Pemkab Muara Enim serta para Camat yang berkesempatan untuk hadir.