Tim News Room Muara Enim Diskominfo

Menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, mewakili Bupati Muara Enim Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Muara Enim Ardian Arifanardi menghadiri Talkshow dengan tema “Seminar Mengawal Netralisasi PNS dalam Pemilu 2024” undangan Tribun Network, Selasa (14/11) di Ballroom Imperial Hotel Harper Kota Palembang.

Dalam Talkshow yang dihadiri secara langsung maupun daring oleh Kepala Daerah, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU se-Sumatera Selatan ini, menghadirkan Berbagai narasumber yang kompeten diantaranya Menteri Komunikasi dan Informasi Budi  Arie Setiadi, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan dan dimoderatori Domu D Ambarita yang merupakan Wadir Pemberitaan Tribun Network.

Dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi penyebaran hoaks hingga September 2023 ada 117 isu hoax diplatform digital. Maka dalam merespon penyebaran hoaks tersebut dirinya berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi dalam kampanye Pemilu damai dengan cara memeriksa dengan jelas terkait informasi yang diterima dan tidak serta-merta menyebarkan informasi yang diterima.

Menurutnya, seiring dengan perkembangan ruang digital yang semakin cepat, maka perlu dilakukkan upaya antisipasi bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat agar Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang damai, dan memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebaik-baiknya.

Senada dengan Menteri Komunikasi dan Informasi, dalam arahannya Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh lapisan masyarakat Sumsel untuk tidak menyebarkan hoaks. Khususnya terkait informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang.

"Mari kita jaga agar pelaksanaan pemilu dan pilkada yang 90 hari lagi akan kita laksanakan dapat berjalan lancar, sukses dan aman," ajaknya.

Terkait persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada, Agus Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel pada tanggal 9 November lalu secara serentak telah melakukan penandatanaganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh bupati/walikota dihadiri langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari.

Dijelaskan olehnya sampai saat ini di Provinsi Sumsel tidak ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Jika nantinya ditemui oknum ASN yang melakukan pelanggaran seperti menggunakan atribut bakal calon pemilu, ikut berkampanye bahkan menyatakan dukungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap salah seorang bakal calon. Dengan tegas dirinya mengatakan untuk menegakan penindakan sesuai aturan yang berlaku.