Tim News Room Muara Enim Diskominfo 

Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Muara Enim digelar di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Kabupaten Muara Enim, Rabu (22/11).

Kepala Bappeda Muara Enim, H Mat Kasrun, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan amanat dari Presiden RI untuk mengevaluasi target dan capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menurunkan angka kemiskinan dalam satu dekade. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2018, persentase kemiskinan di Kabupaten Muara Enim mencapai 12,56%, sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2005-2025 dan RPJMD 2018-2023. Namun, pada tahun 2023, angka kemiskinan masih tinggi, yaitu 10,93%, belum mencapai target 9,3%.

“Upaya yang kita lakukan selama ini belum mencapai apa yang kita targetkan, untuk itulah pada kesempatan ini pada penyusunan RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026 ini kita targetkan kembali untuk 2024/2026 ini kita telah akomodir rencana pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim 2024/2026,” ujar Mat Kasrun.

Ia juga melaporkan bahwa persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim sebesar 2,94%, menempatkan Kabupaten Muara Enim pada urutan ke-10 dari 17 Kabupaten se-Sumatera Selatan. Angka ini masih lebih baik dari rata-rata provinsi, yaitu 3,9%, namun belum bisa menyamai tingkat nasional, yaitu 2,4%.

Kegiatan ini dilaksanakan satu hari Tanggal 22 November 2023 diikuti oleh 130 undangan dari berbagai instansi terkait, dan Narasumber terdiri 3orang bersal dari Kemenko PMK RI, Bappeda Sumatera Selatan, dan Statistik Muara Enim sebagai narasumber.

Sementara itu dalam sambutanya, Pj. Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali, diwakili Sekretaris Daerah Muara Enim, H Yulius, menyampaikan bahwa kendati telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Muara Enim baru menunjukkan penurunan signifikan. Dalam menjalankan arahan Presiden RI, Kabupaten Muara Enim fokus pada Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang terkoordinasi dan terpadu.

“Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi dasar kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan pemerintah. Rapat TKPK menyoroti upaya konkret dengan Multiple Interventions, termasuk pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan program pemberdayaan,” kata Yulius.

Kepala Daerah menekankan pentingnya pemutakhiran data, keterpaduan perencanaan, dan konvergensi program antar Perangkat Daerah. Program pemberdayaan yang terpadu diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat miskin.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengimplementasikan langkah-langkah, seperti Asuransi dan Santunan Kematian, BLT Dana Desa, Kesehatan Gratis, hingga Pelatihan Kewirausahaan. Semua peserta diharapkan berpartisipasi aktif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim.

Hadir diantaranya Narasumber Kemenko PMK,Unsur Forkominda, Staf Ahli, Kepala OPD, dan Pemerintah Lingkungan Kabupaten Muara Enim.