Tim News Room Muara Enim Diskominfo 

Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Muara Enim menyerahkan sertifikat saham kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Selasa (30/01). Penyerahan sertifikat saham tersebut dilakukan oleh Pimpinan Cabang BSB Muara Enim, Dedek Abdul Halim, kepada Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, di Ruang Kerja Bupati Muara Enim.

Dedek Abdul Halim menjelaskan, sertifikat saham yang diserahkan merupakan bukti kepemilikan modal Pemkab Muara Enim di BSB. Ia mengatakan, setiap tahun BSB melakukan pendataan modal dan memberikan sertifikat saham kepada pemegang saham.

Pemkab Muara Enim menempati urutan ketiga pemegang saham terbesar di BSB, setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari kabupaten/kota, Pemkab Muara Enim menempati urutan kedua," ujarnya.

Dedek Abdul Halim juga mengungkapkan, BSB Muara Enim telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muara Enim untuk melakukan pembayaran penghasilan tetap (siltap) kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Muara Enim. Pembayaran siltap tersebut dilakukan secara non-tunai, melalui rekening BSB yang telah dibuka oleh seluruh kepala desa dan perangkat desa.

"Kami sudah melakukan pembukaan rekening 100 persen seluruh kecamatan dan desa-desa. Kami juga berpartisipasi dalam rangka corporate social responsibility (CSR) dan berkomitmen dengan bupati untuk mengarahkan harapan di tahun 2024 ini kepada pemerintah kabupaten," tuturnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muara Enim mengapresiasi kinerja dan kontribusi BSB Muara Enim dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Muara Enim. Ia berharap, kerjasama antara BSB Muara Enim dan Pemkab Muara Enim dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Muara Enim.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BSB Muara Enim yang telah menyerahkan sertifikat saham kepada kami. Ini menunjukkan bahwa BSB Muara Enim adalah bank yang profesional dan transparan. Kami juga mengapresiasi kerjasama BSB Muara Enim dengan PMD Muara Enim dalam hal pembayaran siltap kepada kepala desa dan perangkat desa. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan good governance dan pencegahan korupsi," kata Pj Bupati.