Tim News Room Muara Enim Diskominfo SP

Pemkab. Muara Enim terus memacu penerapan tata kelola dan manajemen pemerintahan digital berbasis elektronik guna meningkatkan keterpaduan maupun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu Pemkab. Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyelenggarakan pendampingan penyusunan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Target (to-be) dan Peta Rencana SPBE Pemkab. Muara Enim. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Yulius, di Jakarta Selatan, Selasa (08/10).

Sekda didampingi Asisten Administrasi Umum, Syarpuddin, menyampaikan bahwa Pemkab. Muara Enim berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik sesuai amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Dijelaskan bahwa setidaknya indeks SPBE Pemkab. Muara Enim tahun 2023 menjadi yang terbaik di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 3,0 atau predikat Baik dan berada diatas rata-rata indeks SPBE nasional, yaitu 2,7.

Menurutnya penilaian tesebut sangat penting karena selain sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, indeks SPBE ini juga menjadi salah satu komponen utama dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang berpengaruh pada penentuan besaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Oleh sebab itu Sekda menginstruksikan masing-masing perangkat daerah agar memaksimalkan kegiatan pendampingan yang digelar selama 4 hari ini.

Sementara itu Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Muara Enim, Ardian Arifanardi, didampingi Kepala Bidang E-Government, Hengky Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting guna menyusun rincian target jangka menengah masing-masing instansi untuk kemudian dibandingkan kesenjangan (gap analysis) dengan kondisi aktual sehingga menghasilkan peta rencana SPBE. Untuk itu menurutnya Diskominfo-SP telah menggandeng narasumber berkompeten dari Kemenpan-RB, yaitu Koordinator Perumusan Kebijakan SPBE, Perwita Sari dan Analis Kebijakan Muda di Deputi Kelembagaan & Tata Laksana, Hamzah Fansuri, sehingga diharapkan mampu memberikan pendampingan maupun arahan penerapan SPBE secara tepat dan menyeluruh.