Tim News Room Muara Enim Diskominfo SP

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Kabupaten Muara Enim pastikan ribuan petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Muara Enim akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mengantisipasi risiko kecelakaan kerja dan kematian. Hal ini dibahas dalam rapat pembahasan terkait Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka mengantisipasi risiko kerja bagi Petugas KPU dan Bawaslu di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Muara Enim, Senin (14/06). Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Perekobang), Ir. H. Ahmad Yani Heriyanto, saat memimpin rapat menekankan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin keamanan dan keselamatan petugas selama bertugas.

Didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muara Enim, Zainudin, Asisten menyampaikan bahwa tujuan rapat tersebut untuk memastikan seluruh petugas penyelenggara Pilkada terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, guna mengantisipasi risiko kecelakaan kerja atau kematian selama masa tugas, dibahas estimasi anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi sekitar 13.400 petugas KPU, termasuk PPK, PPS, dan KPPS, serta 2.174 petugas Bawaslu, masa perlindungan untuk petugas KPU berlangsung dari September hingga Desember 2024, sedangkan untuk KPPS dan pengawas lapangan berlangsung selama November. Asisten menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ini, mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi pada Pilkada 2019.

Tak hanya itu, Asisten mengatakan program jaminan sosial ini dinilai sangat relevan menjelang Pilkada yang tinggal sebulan lagi. Dirinya mengingatkan bahwa instruksi dari Kementerian Dalam Negeri telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan ini. Dirinya-pun berharap jaminan sosial ini dapat memberikan rasa aman bagi para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Muara Enim, khususnya dalam mengantisipasi risiko kerja yang mungkin terjadi.