Tim News Room Muara Enim Diskominfo

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru diwakili Jajarannya, dan 9 Kepala Daerah Kabupaten / Kota atau yang mewakili video conference (vidcon) bersama Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), di Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Kamis (27/08), terkait penyediaan lahan food estate di Sumsel.
Pada kesempatan ini, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini, Plt. Bupati Muara Enim bersama Gubernur Sumsel, dan Kepala Daerah Kabupaten / Kota yang ditetapkan KLHK RI menjadi kawasan lahan food atas nama Provinsi Sumsel sangat berterima kasih atas fasilitasi Kementerian melalui vidcon ini.
Gubernur mengatakan adanya lahan food estate sangat baik untuk mendukung pemuliham ekonomi nasional dalam rangka menanggulangi krisis pangan di era pandemi Covid-19 dan ketahanan pangan terintegrasi pertanian, perkebunan dan peternakan.
"Lahan yang berpotensi untuk lahan food estate seluas 47 ribu hektar lebih dan 25 ribu hektare masuk dalam kawasan hutan, dan secara mekanisme Pemerintah Provinsi Sumsel mendukung food estate suskses dan sesuai perundangan berlaku,"kata Gubernur.
Sementara itu, Sigit H, Dirjen Planologi KLHK RI, mengatakan pengembangan lahan food estate merupakan program pusat yang disasar 4 Provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Papua, Sumsel, dan Sumut.
Saat ini, masuk tahapam Area Of Interest (AOI) untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk komoditas pangan. Jadi, bukan hanya yang ditanam padi, bisa ditanam nantinya singkong, kedelai, jagung yang penting jenis tanaman harus sesuai dengan kondisi habitat tanah dilapangan dan harus sesuai dengan jenis tanaman dengan lahannya.
Sedangkan kawasan yang masuk kawasan hutan, KLHK RI akan membantu Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah kawasan food estate yang masuk kawasan hutan.
"Untuk Provinsi Sumatera Selatan ada 9 kabupaten / kota yang masuk dalam lahan food estate yaitu Banyuasin, PALI, Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, OKI, OKU Timur, Muara Enim, dan Palembang,"beber Dirjen KLHK RI.