Tim News Room Muara Enim Diskominfo.
Sebanyak 9 Fraksi DPRD Muara Enim, saat paripurna DPRD Muara Enim, di Gedung DPRD Muara Enim, Selasa (15/09), menanggapi penyampaian dari Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim pada Senin 14 September 2020 kemarin terkait RAPBD Perubahan tahun anggaran 2020.

Alfran, S.Pt, dari Fraksi PDIP mengawali pandangan Dewan meminta Eksekutif agar prioritas terhadap rencana strategi daerah untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan pembangunan daerah mendatang. PAD harus dipacu sehingga pembiayaan pembangunan daerah terpenuhi serta perbaikan ekonomi lebih meluas.

Yusran, Fraksi Demokrat, meminta Eksekutif penajaman pada APBD Perubahan tahun 2020 agar berdampak ke masyarakat, dan lakukan evaluasi pembangunan agar lebih baik. Serta meminta APBD Perubahan tepat sasaran dan memihak ke masyarakat.

Dari Fraksi Golkar, Bony, SH, meminta Eksekutif untuk memaksimalkan PAD dan belanja daerah dengn profesional dan efisiensi. Sedangkan, Mualimin Fajarudin, dari Fraksi PPP, menekankan APBD Perubahan muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari Fraksi Gerinda, Fitrianzah, meminta agar  dana tambahan DID agar bisa optimal digunakan untuk pemulihan. Rika dari Fraksi Nasdem, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim ditengah wabah Covid-19 agar menyisihkan 5 persen anggaran untuk UMKM.

Dilanjutkan Samudera Kelana dari Fraksi PKS,  meminta Eksekutif agar menyelesaikan masalah BPJS, menyediakan paket pulsa  untuk belajar Daring, dan menertibkan tempat hiburan yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Kemudian, Piyardi dari Fraksi Amanat Berkarya Bangsa, menyatakan sikap siap membantu Bupati untuk memutus mata rantai Covid-19 dan mendukung regulasi cepat akurat.

"Dalam mengelola PAD, Bupati mempertimbangkan dan akomodir pelayanan sehingga mengurangi kemiskinan," kata Piyardi.

Terakhir, Muhardi dari Fraksi Bintang Nurani Rakyat, meminta Eksekutif agar optimal dalam kinerja agar APBD Perubahan bisa efektif dan efisien.

Hingga akhirnya, Plt. Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki, B.Sc, menutup paripurna yang kemudian meminta Plt. Bupati Muara Enim yang hadir dalam paripurna ini menanggapi pandangan Fraksi - Fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Turut hadir pada kesempatan ini, Sekda Muara Enim, Ir. Hasanudin, Sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Muara Enim, dan Sejumlah Camat dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.